JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 24.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dibangun di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG).
Pembangunan dapur MBG ini dilakukan melalui skema kemitraan untuk mempercepat implementasi program di lapangan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan, skema kemitraan memungkinkan pembangunan infrastruktur layanan tanpa sepenuhnya bergantung pada pembiayaan negara.
Baca Juga: Orang Tua Murid Kritik Makanan Bergizi di Padang Sidimpuan, Harga Murah Jadi Sorotan "Dengan kemitraan ini, hari ini di seluruh Indonesia sudah ada 24.000 SPPG dari Sabang sampai Merauke," ujar Dadan, Selasa (24/2/2026).
Selain itu, pihaknya memberikan insentif sebesar Rp 6 juta per hari untuk setiap SPPG atau sekitar Rp 144 juta per bulan.
Skema ini dinilai lebih efisien dibandingkan jika pemerintah membangun dan mengelola seluruh fasilitas MBG secara mandiri.
"Yang paling berharga dari proses kemitraan adalah the winning of time, yaitu kecepatan waktu. Waktu merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dikembalikan dan berjalan satu arah," jelas Dadan.
Ia menekankan bahwa percepatan pembangunan dan penguatan kemitraan menjadi strategi utama untuk memastikan target nasional program MBG tercapai tepat waktu dan berkelanjutan.
Menurut Dadan, percepatan ini sangat penting dalam konteks MBG.
"Dalam Al-Qur'an disebutkan Wal 'Ashr (Demi Waktu). Hal tersebut relevan karena apabila program MBG tidak dijalankan dengan kecepatan tinggi, semua pihak akan sangat merugi," tambahnya.
Program MBG sendiri bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, mendukung pola hidup sehat, dan memastikan setiap siswa mendapatkan makanan bergizi yang sesuai standar Kementerian Kesehatan.*
(d/dh)