JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Januari 2026 mengalami defisit Rp54,6 triliun atau setara 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp23 triliun atau 0,09 persen terhadap PDB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kondisi fiskal tetap dalam koridor yang dirancang pemerintah.
Baca Juga: Puluhan Ponton Isap Beroperasi di DAS Jada Bahrin, Pemdes Akui Tidak Pernah Keluarkan Izin: Ini Tambang Timah Ilegal! "Terkait defisit APBN, angka ini masih sangat terkendali dan masih berada dalam desain koridor APBN 2026," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta, Senin (23/2/2026).
Salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah keseimbangan primer.
Hingga akhir Januari 2026, keseimbangan primer tercatat defisit Rp4,2 triliun atau 4,7 persen dari target defisit sepanjang tahun yang dipatok Rp89,7 triliun.
Padahal pada Januari tahun sebelumnya, keseimbangan primer masih surplus Rp11,1 triliun.
Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Jika surplus, pemerintah tidak perlu menarik utang baru untuk membayar kewajiban lama. Sebaliknya, jika defisit, maka terdapat kebutuhan pembiayaan tambahan.
"Keseimbangan posisi fiskal tetap terkelola secara prudent. Ini dilakukan secara terukur dan antisipatif untuk menjaga likuiditas dan stabilitas pasar keuangan," kata Purbaya.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, pendapatan negara per Januari 2026 mencapai Rp172,7 triliun, naik 9,5 persen dibandingkan Januari 2025 yang sebesar Rp157,8 triliun.
Namun kenaikan belanja negara lebih tinggi, yakni mencapai Rp227,3 triliun atau melonjak 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp180,8 triliun.