JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun dari India.
Impor tersebut dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif nasional dan tidak mendorong perputaran ekonomi domestik.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, mengatakan pihaknya telah menerima masukan dari pelaku industri dan asosiasi otomotif sebelum menyampaikan sikap tersebut.
Baca Juga: Meski Ditentang Mahkamah Agung AS, Trump Naikkan Tarif Global Jadi 15% "Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga," kata Saleh dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).
Rencana impor itu akan digunakan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan fisik program.
Saleh menilai industri otomotif dalam negeri masih mampu menyediakan kendaraan pick-up yang dibutuhkan program tersebut.
Menurut dia, langkah impor kendaraan secara utuh (completely built up/CBU) justru berpotensi mematikan industri yang tengah tumbuh.
"Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang berkembang," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa secara hukum, impor kendaraan operasional memang tidak melanggar ketentuan.
Namun secara kebijakan industri, pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap utilisasi pabrik otomotif dalam negeri.
Menurut Saleh, pembangunan koperasi desa seharusnya menjadi penggerak industri nasional, bukan malah meningkatkan ketergantungan pada produk impor.
Saleh juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya nasional.