JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat kenaikan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Kuartal IV 2025. Nilainya mencapai 431,7 miliar dolar AS atau setara Rp7.318 triliun dengan kurs Rp16.925 per dolar AS, Kamis (19/2/2026).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan kenaikan ULN terutama berasal dari sektor publik.
Posisi ULN pemerintah tercatat 214,3 miliar dolar AS, meningkat dari 210,1 miliar dolar AS pada kuartal sebelumnya. Sementara ULN swasta justru menurun menjadi 192,8 miliar dolar AS.
Baca Juga: Peringkat IPK Turun, Pemerintah Tegaskan Upaya Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Lelah "Perkembangan ULN triwulan IV 2025 terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik," kata Ramdan.
Kenaikan ULN pemerintah dipicu oleh aliran masuk modal asing melalui Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring membaiknya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian pasar global.
ULN pemerintah dikelola secara cermat dan diarahkan untuk membiayai program prioritas, termasuk sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1 persen), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8 persen), Jasa Pendidikan (16,2 persen), Konstruksi (11,7 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6 persen).
Hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen.
Di sisi swasta, ULN didominasi sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian dengan pangsa 79,9 persen terhadap total ULN swasta. Sebagian besar ULN swasta, 76,3 persen, juga merupakan utang jangka panjang.
Meski terjadi kenaikan, struktur ULN Indonesia dinilai tetap sehat. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bahkan turun menjadi 29,9 persen pada Kuartal IV 2025, didukung prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang.*
(in/dh)