JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap rencana untuk menghentikan ekspor timah, menyusul langkah serupa pada bauksit sebelumnya.
Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong hilirisasi mineral dalam negeri dan memperkuat struktur ekonomi nasional.
"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Tahun ini, kita mengkaji beberapa komoditas lain, termasuk timah," kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (15/2/2026).
Baca Juga: Wakil Bupati Simalungun Hadiri Peresmian SPPG 2 Polres, Program MBG Nasional Dukung Penurunan Stunting Bahlil mencontohkan pengalaman larangan ekspor bijih nikel pada 2018-2019. Kebijakan tersebut menumbuhkan ekspor nikel hingga sepuluh kali lipat, dari US$ 3,3 miliar menjadi US$ 34 miliar pada 2024, dalam lima tahun.
"Ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan menciptakan lapangan kerja," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pembangunan fasilitas hilirisasi dalam negeri. Dengan begitu, nilai tambah mineral dapat dinikmati masyarakat, bukan sekadar diekspor dalam bentuk mentah.
Beberapa proyek hilirisasi telah ditetapkan sebagai prioritas nasional 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan total investasi mencapai Rp 618 triliun. Proyek ini mencakup sektor bauksit, nikel, gasifikasi batubara, hingga kilang minyak.
"Produk hasil hilirisasi akan menjadi substitusi impor. Ini peluang besar bagi perbankan dan investor nasional untuk ikut serta dalam pembiayaan proyek strategis nasional," ujar Bahlil.
Program hilirisasi diprediksi mendatangkan investasi US$ 618 miliar hingga 2040, dengan ekspor US$ 857,9 miliar, kontribusi PDB US$ 235,9 miliar, dan lebih dari tiga juta lapangan kerja.*
(d/dh)