JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons terkait rencana penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp 1,2 triliun per tahun.
Utang yang menjadikan proyek ini sebagai kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu berpotensi dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau saya yang bayar, saya akan ke China sendiri, tapi saya belum tahu, saya akan double check," ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Baca Juga: Pemerintah Tetap Pegang Patokan Banpol Rp 1.000 per Suara, KPK Dorong Integritas Parpol Meningkat Ia menekankan bahwa keputusan akhir masih bergantung pada proposal dan persyaratan dari pihak China.
Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa selama ini ia selalu dilibatkan dalam penyelesaian utang proyek, meskipun beberapa pihak mengira sebaliknya.
"Yang terakhir selalu ada perkembangan-perkembangan. Tapi nanti kan pasti saya dikasih tahu," kata Purbaya.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi sorotan publik karena skala investasi besar dan besarnya kewajiban pembayaran utang tiap tahunnya.
Purbaya menekankan perlunya negosiasi langsung dengan China agar kondisi pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan APBN.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap penyelesaian utang dapat berjalan transparan, efisien, dan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.*
(d/dh)