JAKARTA– Pemerintah mengakui bahwa pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1,2 triliun setiap tahunnya.
Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, usai menghadiri konferensi pers stimulus ekonomi Ramadan-Idul Fitri di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
"Iya (pakai APBN)," kata Prasetyo singkat ketika ditanya soal sumber pembiayaan utang Whoosh. Ia menambahkan, teknis pelunasan utang saat ini sedang difinalisasi melalui proses negosiasi yang dipimpin **Chief Executive Officer (CEO) Danantara), Rosan Roeslani.
Baca Juga: Kemlu: Presiden Prabowo Masih Pertimbangkan Kehadiran di Rapat Perdana Board of Peace AS Menurut Prasetyo, pemerintah tengah merumuskan mekanisme pembayaran agar berjalan sesuai ketentuan fiskal, meski secara substansi proyek dan pembayaran pokok utang telah disetujui.
Sementara itu, Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin menegaskan, persoalan utang kereta cepat telah terselesaikan secara prinsip, dan kini tinggal mengatur tata laksana pembayaran.
Proyek kereta cepat Whoosh menelan total investasi 7,2 miliar dolar AS, meningkat dari target awal 6 miliar dolar AS. Cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp20,05 triliun akan dibagi antara konsorsium Indonesia (60 persen) dan konsorsium China (40 persen).
Sebesar 75 persen modal proyek berasal dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.
Dengan skema ini, pemerintah Indonesia akan menanggung pembayaran tahunan sekitar Rp1,2 triliun hingga seluruh kewajiban utang proyek kereta cepat terselesaikan.
Langkah ini menjadi perhatian publik karena akan menambah tekanan terhadap APBN dan mengharuskan penyesuaian fiskal di sektor lain.
Seiring berjalannya negosiasi teknis, pemerintah menekankan bahwa proyek Whoosh tetap strategis untuk mempercepat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun beban finansial jangka pendek meningkat.*
(dh)