JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) bersiap melakukan langkah besar melalui demutualisasi, perubahan status kelembagaan dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi perusahaan publik yang sahamnya dapat dimiliki pihak lain.
Langkah ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperbaiki tata kelola pasar modal setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan beberapa waktu terakhir.
Salah satu pihak yang dipastikan ikut mengambil kepemilikan saham BEI adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Baca Juga: Purbaya Ungkap Jeffrey Hendrik yang Akan Bertemu MSCI, Menjaga Kepercayaan Investor Usai Pengunduran Diri Petinggi BEI dan OJK Namun, menurut CEO Danantara, Rosan Roeslani, peluang kepemilikan tidak terbatas pada Danantara.
"Tentunya bukan hanya Danantara, tapi juga institusi keuangan dunia lainnya pun akan dibuka. Kita akan lihat mana yang terbaik," ujar Rosan di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Sabtu (31/1/2026).
Demutualisasi BEI merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, dan didukung pemerintah sebagai bagian dari reformasi struktural pasar modal. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan langkah ini bertujuan mengurangi benturan kepentingan antara pengurus bursa dengan anggota bursa, sekaligus mencegah praktik pasar yang tidak sehat.
"Bapak Presiden memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar antara lain melalui demutualisasi bursa," kata Airlangga.
Selain meningkatkan transparansi, langkah demutualisasi diharapkan dapat memperkuat kepercayaan investor global dan domestik, sekaligus menata ulang tata kelola BEI agar lebih profesional dan akuntabel.
Sementara itu, pemerintah menargetkan proses demutualisasi BEI dapat mulai terlaksana tahun ini, dengan membuka peluang kepemilikan saham bagi berbagai lembaga keuangan global.*
(d/dh)