JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memproyeksikan kebutuhan anggaran hampir Rp74 triliun untuk penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatera selama empat tahun ke depan.
Angka ini tercantum dalam Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Strategis (Renstra) yang sedang dibahas bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan alokasi anggaran tersebut terbagi dalam dua pos utama.
Baca Juga: Kerajaan Siantar, Salah Satu Kerajaan Tua Simalungun yang Pernah Ditakuti Belanda Sebesar Rp4,84 triliun dialokasikan untuk kegiatan tanggap darurat, sementara porsi terbesar yakni Rp69,14 triliun diperuntukkan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab & rekon) pascabencana.
"Sebagai informasi dari hasil renduk dan renstra kami, total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana tahun 2025-2028 hampir Rp74 triliun," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
Untuk tahun 2025, anggaran tanggap darurat telah terserap Rp576 miliar. Namun untuk 2026, kebutuhan dana mendesak masih sangat besar, yakni Rp4,27 triliun untuk tanggap darurat dan Rp24,55 triliun untuk tahap rehab & rekon.
Kegiatan pemulihan infrastruktur fisik pascabencana bersifat multi-years, sehingga estimasi dana untuk rehab dan rekon diproyeksikan terus meningkat.
Pada 2027, Kementerian PU memperkirakan anggaran mencapai Rp28 triliun, sementara pada 2028 diproyeksikan sebesar Rp16,22 triliun.
Dengan proyeksi anggaran yang besar, Kementerian PU berharap koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah berjalan efektif untuk memastikan kesiapan penanganan bencana dan pemulihan infrastruktur yang cepat.*
(vo/ad)