BANDA ACEH – Menyambut bulan suci Ramadhan 2026, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengambil langkah strategis melalui diplomasi pangan dengan pemerintah pusat.
Langkah ini ditujukan untuk mempercepat proses impor ternak, guna memastikan ketersediaan stok daging dan menjaga stabilitas harga di Aceh, terutama menjelang tradisi Meugang dan bulan puasa.
Dalam kunjungan kerja ke Jakarta pada Senin (19/1), Gubernur Aceh memimpin pertemuan dengan kementerian terkait.
Baca Juga: Tahap Administrasi Selesai, 10 Calon Pimpinan Tinggi Pratama Aceh Melaju ke Seleksi Berikutnya Ia didampingi Staf Khusus Gubernur T. Irsyadi dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, T. Adi Darma, ST.
Agenda utama diplomasi pangan ini adalah percepatan realisasi impor sapi dan kerbau, sebagai langkah antisipatif Pemerintah Aceh menghadapi meningkatnya kebutuhan konsumsi daging masyarakat.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemulihan sektor pangan pasca bencana yang berdampak pada peternakan lokal.
Gubernur Aceh memulai agenda pertemuan dengan Asisten Deputi Tata Niaga dan Perdagangan Pangan Luar Negeri Kemenko Pangan, Lorenta P.K. Siahaan, M.B.A.
Dalam pertemuan tersebut, Muzakir menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat proses perizinan dan kelancaran distribusi ternak impor ke Aceh.
Selanjutnya, Gubernur Aceh menemui Menteri Perdagangan RI, Dr. Budi Santoso, M.Si. Dalam pertemuan itu, ia menegaskan komitmen Pemerintah Aceh menjaga ketahanan pangan daerah dan harapannya agar percepatan impor ternak dapat segera direalisasikan demi kepentingan masyarakat.
"Pemerintah Aceh tidak ingin masyarakat terbebani kelangkaan atau lonjakan harga. Karena itu, kami berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat agar pasokan ternak segera terpenuhi," tegas Muzakir Manaf.
Melalui langkah diplomasi pangan ini, Pemerintah Aceh berharap masyarakat dapat menyambut Ramadhan dengan tenang, stabilitas harga terjaga, dan aktivitas ekonomi di pasar-pasar tradisional tetap bergerak.*
(dh)