JAKARTA – Pemerintah pusat akan melibatkan langsung para petani terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memperbaiki sawah dan irigasi melalui skema padat karya.
Dengan demikian, petani tidak hanya memulihkan lahan pertanian, tetapi juga memperoleh penghasilan harian selama proses rehabilitasi berlangsung.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa seluruh biaya perbaikan lahan, benih, dan jaringan irigasi ditanggung pemerintah.
Baca Juga: Korban Banjir Sumatera Bertambah Jadi 1.198 Jiwa, Pemerintah Percepat Pemulihan "Sawah yang rusak diperbaiki oleh pemiliknya sendiri, tapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Ini sekaligus memberi pendapatan bagi petani," ujarnya, Sabtu (17/1/2026).
Program ini menargetkan rehabilitasi lahan rusak ringan hingga sedang selesai maksimal tiga bulan.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, total lahan terdampak mencapai sekitar 98 ribu hektare, dengan Aceh sekitar 32 ribu hektare.
Untuk Aceh, sekitar 10.000 hektare sawah akan direhabilitasi dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 200.000 hari orang kerja (HOK) yang dibayar harian.
Selain tenaga manusia, pemerintah juga memanfaatkan teknologi modern.
Traktor digunakan untuk pengolahan tanah, perbaikan jaringan irigasi dilakukan intensif, dan lahan yang tertimbun lumpur berat akan ditangani dengan drone.
Amran menegaskan, pendekatan ini mengutamakan keterlibatan petani sendiri dibanding kontraktor besar.
"Kami tidak ingin kontraktor besar masuk, tetapi padat karya, sehingga mereka berpendapatan," katanya.
Program ini diharapkan tidak hanya memulihkan produktivitas pertanian, tetapi juga menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani pasca-bencana.