JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa pembicaraan perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) tetap berjalan meski terjadi krisis di Venezuela.
Negosiasi ini menjadi fokus di awal 2026 karena kedua negara sedang menyelesaikan detail akhir dokumen yang akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa konflik yang terjadi antara AS dan Venezuela tidak akan menghambat proses perundingan.
Baca Juga: Malaysia Minta Indonesia Ekspor Beras, Pemerintah Pertimbangkan Stok Dalam Negeri Tim negosiator Indonesia dijadwalkan berada di Washington D.C. pada 12–19 Januari 2026 untuk menyusun legal drafting dokumen perdagangan.
"Tidak mengganggu. Sesuai jadwal, pertengahan Januari ini kami akan menyelesaikan penyusunan dokumen perjanjian," ujar Prasetyo usai kegiatan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).
Perjanjian dagang tersebut dilatarbelakangi joint statement sebelumnya yang menyepakati penurunan tarif impor resiprokal Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen, sebuah capaian penting dalam hubungan dagang bilateral kedua negara.
Pemerintah menargetkan dokumen siap ditandatangani pada akhir Januari 2026, setelah seluruh pasal mendapatkan penyelarasan akhir (legal scrubbing) yang menjamin kepastian hukum dan keseragaman makna dalam kedua bahasa.
Meski konflik geopolitis global seperti di Venezuela turut mengundang perhatian pemerintahan di seluruh dunia, Indonesia memandang situasi itu terpisah dari urusan perdagangan bilateral dengan AS dan terus memantau setiap dampak terhadap perekonomian nasional.*
(d/dh)