MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencatat keberhasilan dalam menekan laju inflasi daerah.
Melalui penerapan strategi 4K dan penguatan kolaborasi lintas instansi, inflasi Sumut berhasil diturunkan dari 5,32 persen pada September 2025 menjadi 3,96 persen pada November 2025 secara tahunan (year on year).
Strategi 4K yang diterapkan meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Baca Juga: Bupati Karo Tinjau Pasar Kabanjahe, Tegaskan Larangan Penimbunan dan Kenaikan Harga Tak Wajar Kebijakan ini dinilai mampu meredam gejolak harga komoditas pangan strategis di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.
Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo, menilai langkah Pemprov Sumut sudah berada pada jalur yang tepat.
Menurut dia, tren penurunan inflasi menjadi indikator efektivitas kebijakan, meskipun pemerintah tetap perlu meningkatkan kewaspadaan menjelang hari besar keagamaan.
"Inflasinya mulai turun, ini menunjukkan kebijakan berjalan efektif. Namun pemerintah harus tetap waspada, terutama menjelang momen hari besar keagamaan yang biasanya mendorong kenaikan harga pangan," kata Wahyu, Rabu, 31 Desember 2025.
Ia menyoroti komoditas cabai merah yang kerap menjadi pemicu inflasi di Sumut. Wahyu menilai pemerintah perlu memastikan pasokan cabai merah tetap mencukupi kebutuhan domestik, mengingat sebagian produksi Sumut juga dipasarkan ke provinsi lain seperti Riau dan Aceh.
"Pemerintah bisa mengembangkan kawasan khusus pertanaman cabai merah untuk memenuhi pasar luar daerah, agar pasokan di dalam Sumut tetap terjaga," ujarnya.
Meski demikian, Wahyu mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sumut yang mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengadaan cabai merah dari luar provinsi, seperti Jawa Timur.
Kebijakan ini dinilai efektif meredam lonjakan inflasi saat harga cabai merah naik secara nasional.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, mengatakan pengendalian inflasi jangka menengah telah dirumuskan dalam Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/839/KPTS/2025 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumut Periode 2025–2027.