JAKARTA – Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengumumkan pihaknya akan mengajukan gugatan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Rencana gugatan dijadwalkan sekitar 5 Januari 2026.
Iqbal menyatakan langkah hukum tersebut diambil karena buruh menilai besaran UMP 2026 tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL).
Baca Juga: Atalia Praratya Tersenyum Hadapi Sidang Cerai Lanjutan di Bandung: Mohon Doanya Selain itu, ia menyoroti penggunaan nilai alfa 0,75, yang menyebabkan upah Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi dan Karawang.
"Ada dugaan Mendagri dan Menaker menyuruh Kadisnaker tidak memakai alfa 0,9 tapi 0,75. Ini kan menentang presiden," ujar Iqbal, Rabu (31/12/2025).
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876, naik 6,17% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp5.396.761.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan kenaikan UMP 2026 ini telah melalui rapat dewan pengupahan dan dihitung berdasarkan alfa 0,75, yang melebihi angka inflasi di Jakarta.
"Kami akan menyampaikan terkait UMP Jakarta. Setelah rapat beberapa kali di dewan pengupahan antara buruh dan Pemprov DKI Jakarta, disepakati kenaikan UMP menjadi Rp5.729.876," kata Pramono.
Langkah KSPI ini menandai sengketa pertama terkait penetapan upah minimum di ibu kota menjelang tahun 2026.
Para buruh berharap PTUN dapat mengevaluasi ulang besaran UMP agar sesuai dengan kebutuhan hidup layak dan kondisi ekonomi Jakarta.*
(bb/ad)