JAKARTA– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekecewaan Presiden Prabowo Subianto terkait praktik belanja daerah yang sering diselewengkan.
Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah belum menaikkan Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam Dialog Interaktif bertajuk "Siasat Fiskal demi Daerah Berdaya" di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025), Purbaya menekankan pentingnya perbaikan tata kelola anggaran sebagai syarat utama agar pemerintah pusat dapat memperbesar dukungan fiskal.
Baca Juga: Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi: Prabowo Koordinasi Langsung dengan Putra Mahkota MBS "Rupanya, beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau sekarang saya bisa bilang lagi, ada Presiden, Pak Presiden, naikin. Pasti enggak dikasih," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (12/12/2025).
Ia menambahkan bahwa pemerintah siap meninjau kembali anggaran jika daerah mampu memperbaiki disiplin fiskal. "Kalau bagus nanti saya akan menghadap Presiden.
Minta anggaran Anda direvisi. Uang kita cukup, jadi berharap supaya saya berhasil," katanya.
Selain menekankan disiplin anggaran, Purbaya juga menyoroti pentingnya peran DPRD, khususnya Anggota Fraksi Partai Golkar, sebagai pengawas penggunaan APBD.
Upaya ini dinilai krusial untuk memastikan setiap rupiah anggaran berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.
Purbaya juga menyinggung iklim investasi daerah yang harus diperbaiki agar perekonomian lokal lebih cepat bergerak.
Ia mengingatkan agar daerah tidak meminta keuntungan di awal kepada investor, karena hal itu bisa menunda pengembangan bisnis.
"Kalau ada investor di tempat Anda, jangan minta uang depan. Biarkan mereka tumbuh, nanti profitnya dibagi. Kalau daerah minta uang di depan, investor mundur," tegas Purbaya.
Pernyataan Purbaya menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mendorong reformasi fiskal di tingkat daerah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.*