JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana pada 2025 dan 2026.
Kepastian ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan bantuan sebesar Rp4 miliar kepada 52 kabupaten/kota serta Rp20 miliar bagi setiap provinsi terdampak bencana.
Purbaya menegaskan bahwa anggaran cadangan bencana tetap tersedia setiap tahun.
Baca Juga: Tiga Ton Bantuan Malaysia Mendarat di Aceh, Obat-obatan Jadi Prioritas "Ada anggaran untuk bencana, setiap tahun ada sebesar Rp5 triliun. Itu satu," ujarnya, Kamis, 11 Desember 2025.
Selain cadangan tersebut, pemerintah menyiapkan ruang fiskal tambahan melalui penyisiran belanja kementerian dan lembaga pada APBN 2026.
Purbaya menjelaskan penyisiran dilakukan lebih awal untuk menghapus kegiatan yang dianggap tidak produktif, seperti rapat tanpa hasil yang jelas.
"Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi. Itu sudah kita lihat ada sekitar Rp60 triliun. Jadi enggak usah terlalu khawatir, anggarannya ada," kata Purbaya.
Ia menekankan bahwa langkah ini dilakukan untuk menghindari kejadian pemotongan mendadak seperti tahun sebelumnya.
Menurutnya, dengan cadangan yang tersedia dan ruang efisiensi yang besar, pemerintah mampu merespons kebutuhan kebencanaan tanpa mengganggu stabilitas APBN.
Kebijakan tambahan ini merespons usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sebelumnya meminta pemerintah memberikan Rp2 miliar per kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Banyak daerah disebut telah kehabisan Belanja Tidak Terduga (BTT) menjelang akhir tahun.
Dalam rapat terbatas di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu, 7 Desember, Prabowo langsung meningkatkan besaran bantuan itu.