JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) akan memangkas insentif sebesar Rp 6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Langkah ini diambil untuk menjaga kualitas dan mencegah insiden terkait keamanan pangan.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan dalam acara Koordinasi dan Evaluasi Program BGN di Hotel Aston Cirebon, Minggu (7/12/2025), bahwa dapur yang nilainya rendah atau tidak memenuhi standar akan mengalami pemotongan insentif. "Jangan sembarangan!" ujarnya.
Baca Juga: Deli Serdang Maksimalkan MBG dengan Bahan Pangan Lokal, Sinergi untuk Anak dan UMKM Insentif fasilitas SPPG diberikan sebagai kompensasi atas ketersediaan fasilitas yang memenuhi standar BGN dan bertujuan menjaga kesiapsiagaan (stand of readiness).
Besaran insentif ini tidak bergantung pada jumlah porsi yang dilayani, sehingga sempat memicu protes dari mitra dan yayasan yang merasa perlakuannya tidak adil.
Nanik menekankan prinsip keadilan tetap diterapkan.
Tim appraisal akan bekerja secara independen untuk menilai kepatuhan dapur terhadap SOP, kelengkapan standar MBG, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), sertifikasi halal, serta pelatihan relawan penjamah makanan.
Di Kota Cirebon, dari 21 SPPG yang beroperasi, 15 sudah memiliki SLHS, 11 sedang dalam proses pengajuan, dan 2 belum mendaftar.
Sedangkan di Kabupaten Cirebon, dari 139 SPPG, 106 telah memiliki SLHS, 24 dalam proses uji, dan 9 belum mengajukan.
Nanik memberi batas waktu satu bulan bagi yang belum mendaftar ke Dinas Kesehatan, jika tidak, SPPG akan disuspend.*
(d/dh)