JAKARTA — Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki fase penting.
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP memperkuat posisinya sebagai kontraktor utama pemerintah setelah resmi meraih tiga paket pekerjaan kelembagaan negara dengan nilai mencapai triliunan rupiah.
Penandatanganan kontrak dilakukan di Kantor Kemenko 4 IKN, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.
Baca Juga: Desakan Darurat Nasional Meninggi Usai Bencana Sumatera, Menko PMK Angkat Bicara Acara tersebut disaksikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Direktur Utama PT PP, Novel Arsyad, serta sejumlah perwakilan konsorsium konstruksi nasional.
Tiga paket proyek itu mencakup pembangunan Kantor Pendukung Otorita IKN, Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna, serta Kawasan Gedung DPD RI.
Ketiganya merupakan elemen dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota baru.
Corporate Secretary PT PP, Joko Raharjo, mengatakan pengerjaan proyek-proyek tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern dan berkelanjutan.
"Kami memastikan setiap pengerjaan memenuhi standar konstruksi tertinggi," ujarnya dalam keterangan tertulis.
PT PP menerapkan mekanisme pembayaran berbasis milestone, uang muka 15 persen, dan retensi 5 persen.
Selain itu, perusahaan juga mengimplementasikan pengawasan kualitas berlapis, integrasi desain dalam skema design and build, serta pemanfaatan teknologi konstruksi modern.
Melalui konsorsium PP–ADHI–JAKON KSO, PT PP mulai mengerjakan fasilitas pendukung Otorita IKN senilai Rp 769,54 miliar.
Proyek meliputi pembangunan gedung kantor pendukung OIKN, Polresta IKN, sarana utilitas, masjid, lapangan upacara, pusat olahraga, dan penataan kawasan terpadu.