JAKARTA, – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam periode Kabinet Merah Putih. Untuk mencapainya, dibutuhkan investasi sektor infrastruktur sebesar Rp 10.303 triliun, yang terdiri dari Rp 7.212 triliun dari APBN dan Rp 3.091 triliun dari investasi swasta.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Muhammad Rachmat Kaimuddin, dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2025 di Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).
Menurut Rachmat, kebutuhan investasi infrastruktur pada Kabinet Merah Putih meningkat drastis dibanding periode Kabinet Indonesia Maju maupun Kabinet Kerja.
Baca Juga: Purbaya Yudhi Sadewa Sindir Kritik: “Dulu Katanya Menteri Cilaka, Sekarang IHSG 8.600” "Pada periode Pak Jokowi pertama dan kedua, kenaikan persentase investasi tidak seberapa. Namun pada periode Pak Prabowo pertama, dibutuhkan tiga kali lipat pendanaan infrastruktur," ujarnya.
Selain itu, Rachmat menekankan pentingnya peran investasi swasta, yang diproyeksikan meningkat empat kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.
"Ini adalah PR kita yang sangat berat dan perlu cara-cara baru untuk pembiayaan infrastruktur karena jelas tidak bisa hanya mengandalkan APBN," tambahnya.
Sebagai perbandingan, pada periode Kabinet Indonesia Maju, total capaian investasi infrastruktur mencapai Rp 3.307 triliun (APBN Rp 2.561 triliun dan swasta Rp 746 triliun), sementara pada periode Kabinet Kerja, total investasi infrastruktur sebesar Rp 2.896 triliun (APBN Rp 2.400 triliun, swasta Rp 495 triliun).
Pemerintah menegaskan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan sangat bergantung pada keberhasilan menggalang investasi swasta dan inovasi pembiayaan infrastruktur.*
(k/dh)