JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, hingga saat ini anggaran penanganan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera masih bersumber dari pemerintah daerah.
Ia menambahkan, belum ada permintaan resmi dari pemda untuk tambahan alokasi dari pemerintah pusat.
"Sejauh ini, bantuan sosial dan tanggap darurat tampaknya menggunakan anggaran yang ada di pemda masing-masing," kata Purbaya saat ditemui usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, Jumat (28/11/2025), di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta.
Baca Juga: Desakan Status Nasional untuk Banjir Sumatera Meningkat, Prabowo: Kita Lihat Kondisi Lapangan Dulu Data pemerintah menunjukkan, setidaknya 10 kabupaten/kota di Sumatera terdampak banjir, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Meski begitu, detail anggaran yang dibutuhkan tiap daerah belum diketahui Kementerian Keuangan.
Purbaya menekankan koordinasi terus berjalan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai instansi terkait untuk menangani bencana. Salah satunya melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan fokus utama saat ini adalah tanggap darurat membuka akses jalan yang terdampak.
"Kami sedang identifikasi kondisi jembatan putus, di Aceh awalnya ada empat, kini meningkat menjadi tujuh. Data ini terus kami perbarui," kata Diana.
Selain itu, Kementerian PU telah menyalurkan alat berat ke lokasi terdampak.
Di Aceh tersedia 20 unit, Sumatera Utara 21 unit, dan Sumatera Barat 15 unit, digunakan di titik-titik yang sudah dapat diakses.
Pemerintah mendorong pemda untuk memaksimalkan penggunaan anggaran internal terlebih dahulu, sambil menunggu permintaan resmi untuk dukungan tambahan dari pusat.*
(d/dh)