JAKARTA – Pemerintah kembali memperketat benteng swasembada pangan.
Upaya penyelundupan 40 ton beras ilegal di Batam, Kepulauan Riau, berhasil digagalkan pada Selasa malam, 25 November 2025. Penindakan cepat ini dilakukan setelah laporan masuk melalui kanal Lapor Pak Amran.
Kepala Badan Pangan Nasional merangkap Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa impor beras ilegal, bahkan dalam jumlah kecil, dapat merusak stabilitas harga dan memukul semangat petani.
Baca Juga: Mentan Amran Ultimatum Copot Dirjen yang Meloloskan 250 Ton Beras Impor Ilegal "Yang kami jaga adalah motivasi 115 juta petani. Sekecil apa pun praktik impor ilegal dapat menurunkan semangat mereka," kata Amran dalam keterangan resmi, Rabu, 26 November 2025.
Amran mengatakan bahwa pemerintah tengah menjalankan kebijakan besar untuk memperkuat produksi dalam negeri.
Terdapat 19 regulasi, mulai dari Perpres hingga Inpres, yang dikeluarkan pemerintah untuk mempermudah aktivitas petani.
Harga Beras Global Turun, Indonesia Tetap Menangkal Masuknya Pangan Ilegal
Amran mengungkapkan alasan harga beras luar negeri lebih murah sehingga menarik pelaku penyelundupan.
Harga beras internasional kini berada pada titik terendah dalam empat tahun terakhir.
Data FAO melalui Rice Price Update mencatat FAO All Rice Price Index (FARPI) pada Oktober 2025 turun ke 98,4 poin, terendah sejak 2022.
"Kenapa harga mereka murah? Karena Indonesia tidak impor. Pasar terbesar mereka adalah Indonesia. Penduduk kita 286 juta. Kalau kita buka impor ilegal, kita hanya jadi pasar," tegasnya.
Status Batam sebagai free trade zone (FTZ) bukan alasan untuk melepas pengawasan.