JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan diterjunkan untuk mengamankan kilang minyak dan terminal milik PT Pertamina (Persero).
Langkah ini merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP), mengingat Pertamina termasuk instalasi strategis milik negara.
"Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina ini tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita. Tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya milik Pertamina, termasuk bagian dari OMSP," ujar Sjafrie, usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR dan Panglima TNI, Senin (24/11/2025).
Baca Juga: KRI Hiu-634 Selamatkan Lima Penumpang KM Jolor yang Mati Mesin di Perairan Makassar Pengerahan pasukan akan dimulai Desember 2025, melibatkan TNI Angkatan Darat dan dipantau langsung oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS).
Menhan menegaskan, pengamanan ini bertujuan memitigasi ancaman terhadap Pertamina sekaligus menjaga kedaulatan nasional.
Selain itu, Menhan menyebut pemerintah tengah membangun 150 Batalyon Infanteri Teritorial per tahun mulai 2025.
"Ini bukan ambisi teritorial, tetapi untuk menjaga keutuhan wilayah, mengamankan kepentingan nasional, dan melindungi industri strategis," kata Sjafrie.
Sjafrie mengungkapkan, ada tiga lokasi prioritas yang menjadi fokus pengamanan TNI:- Jakarta – pengamanan 360 derajat meliputi darat, udara, dan laut.- Aceh – wilayah barat Indonesia menjadi titik strategis.- Papua – pengamanan dilakukan dengan metode Smart Approach, mencakup Soft Approach, pendekatan teritorial, dan Hard Approach berupa operasi taktis.
Tidak hanya di dalam negeri, TNI juga menyiapkan pengamanan luar negeri.
Panglima TNI Agus Subiyanto menyebut pasukan kontingen penjaga perdamaian akan dikirim ke Gaza, Palestina, dengan dipimpin Jenderal Bintang 3 yang membawahi tiga brigade komposit, termasuk batalyon kesehatan, zeni konstruksi, bantuan, serta bantuan mekanis.
Selain pasukan, TNI akan menugaskan helikopter, pesawat C-130 Hercules, dan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut, lengkap dengan helikopter di atas kapal.
Langkah strategis ini dinilai penting untuk menjamin kelancaran operasi industri energi, stabilitas ekonomi, dan menjaga kepentingan nasional di dalam maupun luar negeri.*