SUMATERA UTARA- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui kolaborasi dengan perbankan untuk memperkuat hilirisasi UMKM dan memperluas inklusi keuangan.
Hingga 31 Oktober 2025, penyaluran KUR di Sumut mencapai Rp13,4 triliun kepada 327.678 debitur. Angka ini mendekati target Pemprov sebesar Rp15 triliun pada 2025.
Capaian tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sumut, Naslindio Sirait, dalam Temu Pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (19/11/2025).
Baca Juga: Pemprov Sumut Bentuk 5.700 Pos Bantuan Hukum, Perluas Akses Restorative Justice hingga Desa Menurut Naslindio, percepatan penyaluran KUR tak hanya berfokus pada akses modal, tetapi juga pada pembenahan struktur UMKM agar lebih siap naik kelas.
Upaya itu meliputi penguatan legalitas usaha, peningkatan produktivitas, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pelatihan manajerial dan tertib pembukuan.
"Kita memiliki program business matching, mempertemukan pelaku usaha dengan perbankan agar proses penilaian UMKM lebih cepat. Pemprov juga membantu penerbitan NIB, izin usaha, sampai penataan manajemen keuangan," ujarnya.
Sektor perdagangan menjadi penyerap KUR terbesar dengan nilai Rp1,51 triliun, disusul industri pengolahan sebesar Rp389 miliar.
Hilirisasi, kata Naslindio, menjadi kunci agar nilai ekonomi produk lokal meningkat.
"Jagung bisa diolah menjadi pakan, beras menjadi tepung beras, cabai menjadi cabai kering atau saus cabai, tomat menjadi saus. Jika hilirisasi jalan, industri pengolahan ikut tumbuh," katanya.
Dari 33 kabupaten/kota, realisasi KUR tertinggi tercatat di Deliserdang Rp1,6 triliun, Medan Rp1,4 triliun, Simalungun Rp1 triliun, dan Langkat Rp900 miliar.
Sementara penyaluran terendah berada di Nias Barat Rp18 miliar dan Gunungsitoli Rp27 miliar. Penyaluran KUR didominasi oleh BRI, Bank Mandiri, dan Bank Sumut.
Naslindio menambahkan bahwa kualitas kredit UMKM di Sumut relatif sehat. Tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) UMKM hanya 2,5 persen, jauh di bawah NPL sektor konstruksi yang mencapai 7 persen.