MEDAN – Sumatera Utara (Sumut) menegaskan posisi sebagai salah satu provinsi dengan kinerja pengelolaan anggaran yang menonjol.
Hingga November 2025, realisasi belanja mencapai 67,18% dan pendapatan 80,56%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 64,43%.
Capaian ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar Kemendagri secara virtual, Senin (17/11/2025).
Baca Juga: Atlet Sumut Sultan Hasibuan Raih Medali Perak di Debut 3.000 Meter Kejuaraan Atletik Asia Tenggara U18 & U20 Rakor yang diikuti Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap menyoroti perlunya percepatan realisasi anggaran di seluruh provinsi, mengingat target nasional hingga akhir tahun adalah 92%.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan, "Waktu hampir habis. Semua daerah harus percepat langkah agar target tercapai."
Sumut menjadi sorotan positif karena progres pengelolaan anggarannya relatif lebih cepat.
Namun, masih terdapat daerah dengan serapan rendah, seperti Nias Barat (49,34%), Kota Medan (54,66%), dan Gunungsitoli (57,37%), yang mendapat perhatian khusus untuk mengejar capaian provinsi.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni memaparkan strategi percepatan, mulai dari pengadaan sejak akhir Agustus, optimalisasi belanja digital melalui E-Katalog dan KKPD, percepatan penetapan pejabat pengelola keuangan, hingga pemanfaatan DAK.
Ia menambahkan, "Tim monitoring, reward-punishment, penyederhanaan kontrak, dan peran APIP menjadi kunci agar realisasi APBD tepat, cepat, dan sesuai ketentuan."
Rakor ini menegaskan pentingnya penguatan SDM dan koordinasi lintas lembaga, termasuk pendampingan APH dan Korsupgah KPK, untuk memastikan pengelolaan anggaran Sumut tetap progresif hingga akhir tahun.
Dengan capaian di atas rata-rata nasional, Sumut diharapkan menjadi model pengelolaan APBD yang efektif dan akuntabel, sekaligus mendorong daerah lain mengejar ketertinggalan dalam serapan anggaran.*
(dh)