JAKARTA - PT PLN (Persero) tengah menghadapi sorotan publik usai laporan utang perusahaan mencapai Rp 711,2 triliun dan beredarnya dugaan tindak kekerasan oleh oknum Executive Vice President (EVP) berinisial CEN.
Politisi PDIP dan anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, menilai kenaikan utang yang tak diiringi perbaikan layanan menunjukkan adanya masalah serius dalam manajemen PLN.
"Utang naik terus, layanan ke rakyat tidak membaik, ini jelas ada yang salah dalam manajemen PLN," ujarnya dalam pesan tertulis, Jumat (14/11/2025).
Baca Juga: Ahmad Sahroni Ratakan Rumah Mewahnya Pasca Penjarahan, Alasan Jadi Sorotan Publik Mufti mendesak pemerintah untuk merombak struktur pimpinan PLN, termasuk mencopot Direktur Utama Darmawan Prasodjo.
Ia menekankan pentingnya integritas dan keberpihakan terhadap kepentingan publik, bukan sekadar laporan keuangan.
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh, termasuk posisi Direktur Legal dan Human Capital (LHC), Yusuf Didi Setiarto, yang merupakan atasan langsung CEN.
Dugaan kekerasan tersebut, yang terekam dalam video viral di media sosial, menunjukkan seorang pria berbaju merah mengamuk sambil mengacungkan senjata tajam dan mengejar seorang juru parkir pada 26 Oktober 2025.
Rekaman itu mengindikasikan pelaku merupakan pejabat tinggi PT PLN, yakni EVP Legal Business Partner Distribusi, Retail, dan Niaga.
Hingga kini, Direksi PLN, termasuk Dirut Darmawan Prasodjo dan Humas Gregorius Adi, belum memberikan respons resmi terkait insiden tersebut.
Yudhistira menegaskan, "Secara korporasi jelas ini adalah bentuk kegagalan pimpinan. Bukan hanya memecat pelaku, tapi juga tanggung jawab atasan harus dipertanggungjawabkan."
Publik kini menanti langkah PLN dalam menangani insiden ini, apakah transparan menghadapi krisis, atau tetap bersembunyi di balik narasi korporasi.*