DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun.
Hal ini mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2025 yang digelar di Gedung Bank Indonesia Bali, Jumat, 14 November 2025.
Gubernur Bali Wayan Koster, yang hadir bersama Sekretaris Daerah Dewa Made Indra, menyebut inflasi Bali berada dalam kondisi terkendali namun tetap membutuhkan langkah antisipatif.
Baca Juga: Raja Abdullah II Akan Bahas Kerja Sama Fosfat dengan Danantara Sebelum Kembali ke Yordania Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Bali pada Oktober 2025 berada di angka 2,61 persen (y-on-y).
Angka bulanan tercatat 0,16 persen (m-to-m) dan inflasi tahun kalender sebesar 1,79 persen (y-to-date).
Kota Denpasar mencatat inflasi tertinggi, yakni 3,29 persen, sementara Kabupaten Badung menjadi yang terendah dengan 1,65 persen.
"Stabilitas pasokan dan distribusi kebutuhan pokok harus dijaga. Inflasi rendah adalah kunci daya beli masyarakat," kata Koster di hadapan peserta HLM yang dihadiri Wamendagri Ribka Haluk, Forkopimda Bali, para kepala daerah se-Bali, dan jajaran Bank Indonesia.
Koster menilai kenaikan beberapa komoditas pangan strategis dan meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun menjadi faktor pendorong inflasi yang harus direspons cepat oleh pemerintah daerah, Bulog, dan pelaku usaha.
Dalam paparannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memaparkan perkembangan ekonomi nasional serta arah kebijakan menuju Asta Cita 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045.
Ia menyebut inflasi nasional Oktober 2025 berada di angka 2,86 persen (y-on-y), masih dalam target pemerintah.
Ribka menekankan pentingnya percepatan realisasi APBD, mengingat belanja pemerintah menjadi penggerak utama ekonomi daerah.