MEDAN — Harga Bitcoin kembali berada di bawah tekanan tajam setelah turun dari level psikologis 100.000 dolar AS dan menembus area support di 96.000 dolar AS.
Penurunan ini terjadi meski pemerintah Amerika Serikat kembali beroperasi penuh setelah Presiden Donald Trump menandatangani rancangan anggaran yang resmi mengakhiri shutdown selama 43 hari, Rabu, 13 November 2025, waktu setempat.
Keputusan tersebut mengakhiri shutdown terpanjang dalam sejarah AS dan memulihkan pendanaan federal hingga 30 Januari 2026.
Baca Juga: Pakaian Bekas Ilegal Kini Jadi Bahan Baku UMKM, Menkeu: Presiden Sudah Setuju Namun sentimen positif itu tidak cukup untuk menahan aksi jual di pasar kripto.
Meskipun lembaga federal seperti Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kembali beroperasi, respons pasar cenderung negatif.
Shutdown membuat sejumlah data ekonomi penting, seperti inflasi (CPI) dan non-farm payrolls untuk Oktober 2025, tertunda perilisannya.
Investor pun kehilangan acuan untuk membaca arah kebijakan moneter AS.
Data inflasi terakhir yang tersedia, yakni September 2025, menunjukkan kenaikan menjadi 3 persen, tertinggi sejak Januari 2025.
Tanpa data baru, pelaku pasar masih mengacu pada inflasi September, memicu kekhawatiran bahwa Federal Reserve akan menahan suku bunga lebih lama.
Dengan kembali aktifnya SEC dan CFTC, fokus pasar kini bergeser pada agenda regulasi kripto, mulai dari pembahasan ETF, aturan stablecoin, hingga pengawasan aset digital.
Pelaku industri menilai momentum ini penting untuk jangka panjang, tetapi tidak cukup untuk meredam tekanan jangka pendek di tengah kondisi makro yang tidak stabil.
Vice President Indodax, Antony Kusuma, mengatakan Bitcoin sedang bergerak dalam fase konsolidasi di tengah ketidakpastian global.