JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan agar pakaian dan tas bekas impor ilegal atau balpres tidak dimusnahkan, melainkan dicacah untuk digunakan kembali sebagai bahan baku industri dan UMKM.
Kebijakan ini diharapkan menekan biaya pemusnahan sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi pelaku usaha kecil menengah.
"Kan saya selalu komplain soal balpres. Barang ditangkap, orangnya tidak bisa didenda, terus saya mesti memusnahkan. Itu mahal, satu kontainer sekitar Rp12 juta. Habis itu juga memberi makan orang yang ditahan. Jadi kita berpikir bagaimana memecahkan masalah itu," ujar Purbaya dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Baca Juga: Momen Langka! Presiden Prabowo Duduk Satu Mobil dengan Raja Yordania Abdullah II Ia menjelaskan, kebijakan ini telah dibicarakan dengan Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia (AGTI) dan Menteri UMKM.
"Kita bertanya, apakah bisa dicacah ulang. Presiden juga menyetujui. Beberapa pengusaha sudah siap mencacah balpres menjadi bahan baku, misalnya benang, yang bisa dipakai UMKM dengan biaya lebih murah," tambah Purbaya.
Menurut data Kemenkeu, selama 2024–2025, Bea Cukai telah menindak sebanyak 17.200 bal pakaian dan tas bekas, setara 1.720 ton atau sekitar 8,6 juta lembar pakaian.
Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari wilayah pesisir, perbatasan darat hingga laut.
Langkah ini dianggap sebagai upaya efisiensi sekaligus pemberdayaan UMKM, yang dapat memanfaatkan limbah balpres sebagai bahan baku dengan harga lebih terjangkau.
"Distribusi ke UMKM akan dilakukan melalui Kementerian UMKM, sehingga manfaatnya tepat sasaran," tutup Menkeu Purbaya.*
(mt/ad)