JAKARTA- Pemerintah kembali membuka pintu bagi PT Freeport Indonesia untuk menjalankan operasi di dua tambang bawah tanahnya, Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan Big Gossan.
Namun, meski izin telah terbit, kegiatan produksi belum dapat dimulai karena pemerintah menegaskan audit keselamatan menjadi syarat mutlak.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, mengatakan kedua tambang tersebut sudah diperbolehkan beroperasi kembali menyusul penghentian sementara akibat longsor di Grasberg Block Cave (GBC) pada 8 September 2025.
Baca Juga: Bos PT Timah Minta Dukungan DPR untuk Perbaiki Tata Kelola Pertimahan Nasional "Sudah diberi izin, tetapi produksi belum dimulai karena masih tahap persiapan," ujar Tri di Jakarta, Jumat, 14 November 2025.
Tri menjelaskan, jika beroperasi normal, DMLZ dan Big Gossan mampu menyumbang 600.000 ton bijih per tahun, sekitar 30 persen dari total produksi Freeport.
Dua tambang ini menjadi urat nadi bagi rantai pasokan konsentrat tembaga menuju smelter Manyar di Gresik.
Saat ini, smelter tersebut turut mengalami penghentian operasi karena kekurangan pasokan.
"Diprioritaskan untuk smelter Manyar, karena pasokan memang kurang," ujar Tri.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan bahwa izin operasional tidak berarti tambang bisa langsung aktif.
Pemerintah menunggu hasil audit menyeluruh terkait sistem keselamatan dan risiko geoteknik di jaringan tambang bawah tanah Freeport.
"Produksi bisa dimulai, tapi kami audit total dulu. Bulan depan sudah ada tanda-tanda perbaikan," kata Bahlil.
Audit itu juga melibatkan Ditjen Gakkum untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur operasi yang dapat memicu insiden berulang.