JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan ingin ikut serta dalam tim negosiasi pemerintah terkait skema restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Tim ini rencananya juga akan kembali mengunjungi China untuk membahas pembayaran utang yang sempat menjadi polemik publik belakangan ini.
"Nanti, mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi untuk diskusi seperti apa nanti pembayarannya. Kalau itu jadi, saya diajak biar tahu diskusinya seperti apa," kata Purbaya di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (11/11/2025).
Baca Juga: Said Abdullah: Redenominasi Rupiah Harus Hati-hati, Jangan Picu Inflasi Purbaya juga menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang berkeinginan membiayai utang Whoosh melalui dana hasil rampasan dari kasus korupsi.
Menurutnya, opsi tersebut masih dalam tahap diskusi dan baru sebatas garis besar.
Di sisi lain, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan pemerintah tengah mematangkan skema pelibatan APBN melalui mekanisme Public Service Obligation (PSO) untuk mendukung sektor transportasi umum.
"Pemerintah pasti hadir, kan itu ada undang-undangnya juga untuk prasarana dan juga untuk mass transportasi, itu tanggung jawab pemerintah," jelas Rosan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Namun, Rosan menegaskan konsorsium pengelola Whoosh tetap menanggung biaya operasional.
Konsorsium proyek ini melibatkan sejumlah BUMN, antara lain PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Total nilai investasi mencapai US$7,2 miliar, termasuk pembengkakan biaya sekitar US$1,2 miliar.
Pembiayaan proyek dilakukan melalui skema 75% pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan 25% setoran modal pemegang saham, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) 60% dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. 40%.
Skema restrukturisasi utang menjadi sorotan penting untuk memastikan kelangsungan proyek transportasi massal terbesar di luar Pulau Jawa ini.*