JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, Senin (11/11/2025).
Hingga Oktober 2025, inflasi nasional tercatat masih terkendali pada kisaran target 2,5 ± 1 persen.
Dari 38 provinsi, 37 mengalami inflasi, sedangkan Papua mengalami deflasi sebesar -0,92 persen. Lampung menjadi provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia, yakni sebesar 0,30 persen.
Baca Juga: Polda Lampung Peringati Hari Pahlawan 2025, Kapolda Tegaskan Semangat Kepahlawanan di Era Modern Sementara beberapa provinsi mencatat inflasi di atas batas atas target nasional (>3,5 persen), antara lain Sumatera Barat (3,87 persen), Riau (3,85 persen), Sulawesi Tengah (3,60 persen), dan Aceh (3,58 persen).
Kepala BPS menilai capaian Lampung menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas pangan utama.
Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berjalan efektif melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, dan operasi pasar rutin.
Selain itu, Amalia juga memaparkan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III 2025 mencapai 5,04 persen year-on-year, menunjukkan perekonomian masih stabil di tengah dinamika global.
Pertumbuhan tertinggi tercatat di Maluku Utara (39,10 persen), Sulawesi Tengah (7,79 persen), dan Kepulauan Riau (7,48 persen), sedangkan Papua Tengah (-16,11 persen) dan Papua Barat (-0,13 persen) mengalami kontraksi.
Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan peran penting kepala daerah dalam menjaga inflasi tetap terkendali.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi berjalan konsisten di seluruh wilayah.
Hasil rapat ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh provinsi.*