MEDAN – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut), Sulaiman Harahap, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual di Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (11/11/2025).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dan diikuti seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, bersama sejumlah kementerian terkait.
Agenda utama rakor adalah memberikan perhatian khusus pada daerah dengan inflasi tinggi serta membahas langkah-langkah konkret pengendalian harga kebutuhan pokok di lapangan.
Baca Juga: Polwan Polda Sumut Kawal Aksi Unjuk Rasa di Kantor Gubernur dengan Pendekatan Humanis Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya kerja sama antardaerah, inspeksi mendadak ke pasar, dan pelaksanaan operasi pasar murah untuk menekan lonjakan harga komoditas.
"Upaya ini penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Inflasi yang terkendali menjaga daya beli masyarakat, mendukung iklim investasi, dan menstabilkan harga kebutuhan pokok," ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan inflasi tahun kalender (year to date) Oktober 2025 sebesar 2,10%, terutama dipengaruhi komoditas makanan, minuman, dan tembakau.
Target inflasi nasional tahun ini ditetapkan 1,5%–3,5%, dengan empat provinsi melampaui batas atas yakni Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah.
Inflasi Sumut tercatat 3,39% hingga Oktober 2025.
Amalia menambahkan, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah daerah di Sumut menunjukkan tren penurunan, khususnya untuk cabai merah, beras, dan bawang merah dengan penurunan mencapai 3,49%.
Daerah-daerah tersebut antara lain Kabupaten Tapanuli Tengah, Padanglawas, Tapanuli Selatan, Kota Tebingtinggi, Batubara, Tapanuli Utara, dan Kota Tanjungbalai.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III-2025 tercatat 5,04% (year on year), sementara Sumut mencapai 4,55%.
Rakor ini dihadiri pula oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Poppy Marulita Hutagalung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap, serta perwakilan dari Bulog, Bank Indonesia, dan perangkat daerah terkait lainnya.