KARO- Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pemetaan lahan, aset, dan bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Karo.
Pemerintah Kabupaten Karo juga menegaskan komitmennya mempercepat langkah menuju operasionalisasi koperasi tersebut.
Hal ini disampaikan Antonius Ginting usai menghadiri Pertemuan Pemetaan Aset, Lahan, dan Bangunan KDKMP, Jumat (7/11/2025), di Aula Kantor Bupati Karo, Jalan Djamin Ginting, Kabanjahe.
Baca Juga: Bupati Karo Lantik 14 Pejabat Eselon II, ASN Diminta Tunjukkan Hasil Nyata untuk Masyarakat Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI Panel Barus, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP, Dandim 0205/Tanah Karo Letkol Inf. Robert Panjaitan, Sekdakab Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., MM, para kepala OPD, camat, serta pengurus KDKMP se-Kabupaten Karo.
Menurut Antonius, langkah awal percepatan dimulai dari penyediaan lahan untuk pembangunan sarana operasional koperasi.
"Kita dorong agar lahan tersedia sehingga tim percepatan bisa langsung membangun bangunan atau gerai koperasi. Setelah itu baru diterapkan konsep digitalisasi koperasi," ujar Bupati Antonius.
Ia menyebut, Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto sebagai sarana kebangkitan ekonomi rakyat.
"Ini langkah konkret yang sangat dibutuhkan daerah berbasis pertanian seperti Tanah Karo. Kami akan jalankan perintah Presiden secara optimal agar koperasi segera beroperasi dan manfaatnya dirasakan masyarakat," tegasnya.
Bupati Antonius menambahkan, saat ini telah terbit dua Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan koperasi, termasuk inpres terbaru mengenai pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung bisnis koperasi.
"Kami akan menyiapkan tim yang bekerja bersama Babinsa dan aparatur desa agar pendataan berjalan sesuai target," katanya.
Sementara itu, Deputi Kemenkop dan UKM RI Panel Barus menegaskan pentingnya percepatan pengumpulan data tanah yang akurat sebagai dasar pembangunan infrastruktur koperasi desa.
"Kita ingin data tanah yang bersih, jelas, dan bisa dijadikan dasar pembangunan ekonomi desa. Ini harus jadi gerakan bersama lintas sektor," ujarnya.