JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa seluruh data yang digunakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pengelolaan anggaran daerah telah melalui proses verifikasi berlapis dan bersumber dari data resmi.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya menanggapi keluhan sejumlah pemerintah daerah yang menilai data keuangan pusat sering kali tidak akurat.
"Banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat. Tapi kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali oleh Pak Askolani yang menjalankan hal itu, sehingga kredibilitas kita bisa dijaga," ujar Purbaya dalam sambutannya saat Upacara Bendera Hari Pemuda ke-79 dan Hari Oeang ke-79, Jumat (31/10/2025).
Baca Juga: Prabowo di KTT APEC 2025: Kita Tak Bisa Lawan Penyelundupan dan Korupsi Sendirian! Menurut Purbaya, akuratnya data menjadi aspek paling krusial dalam perencanaan dan penyaluran dana ke daerah.
Ia menekankan, setiap pejabat di lingkungan Kemenkeu maupun pemerintah daerah harus menjaga integritas dalam pengelolaan data keuangan publik.
"Persoalan data itu paling penting ketika kita bicara tentang dana di daerah. Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama. Cek dan double cek," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa prinsip kehati-hatian tersebut harus diterapkan dalam setiap tahapan penyusunan hingga pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan atau penyaluran dana.
Lebih lanjut, Purbaya mengingatkan pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat waktu agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, dan pastikan setiap rupiah yang kita alokasikan digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat," ujarnya.
Purbaya juga menekankan bahwa keakuratan data dan disiplin fiskal menjadi pondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas keuangan negara di tengah upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.*
(tt/a008)