JAKARTA — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah memiliki target besar dalam restrukturisasi program bantuan sosial (bansos).
Ke depan, bantuan sosial akan lebih terfokus dan diberikan hanya kepada dua kelompok, yaitu lansia dan difabel.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya transformasi besar dalam pemberdayaan masyarakat.
Baca Juga: BRI Semarapura Gelar Upacara Peringatan Sumpah Pemuda ke-97, Serukan Semangat Bersatu untuk Bangsa Muhaimin menyatakan bahwa Kemenko PM dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia dengan tujuan untuk mengubah paradigma lama dalam pemberian bansos, yang selama ini cenderung bersifat karitatif dan jangka pendek, menjadi lebih fokus pada pemberdayaan jangka menengah dan panjang.
Dengan demikian, masyarakat yang menerima bantuan dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri, tanpa ketergantungan pada bantuan sosial dalam jangka waktu yang lama.
"Sehingga, seiring dengan berjalannya waktu, harapannya hanya dua kelompok yang akan menerima bantuan sosial, yaitu lansia dan difabel," ungkap Muhaimin dalam forum bertajuk "Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa" yang digelar di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Muhaimin menambahkan bahwa pemerintah juga telah merampungkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan capaian besar di tahun pertama Kemenko PM.
Data tunggal ini merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga atas perintah Presiden RI Prabowo Subianto
Dengan adanya DTSEN, program-program pemberdayaan dan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran dan terintegrasi, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih dan penyalahgunaan data penerima bantuan.
Selain itu, Muhaimin menyampaikan beberapa capaian penting yang telah diraih oleh pemerintah dalam satu tahun terakhir, termasuk perlindungan sosial bagi 8,4 juta keluarga miskin dan rentan, serta BLT Dana Desa yang telah disalurkan kepada 1,3 juta keluarga miskin.
Pemerintah juga berhasil memastikan lebih dari 96 juta masyarakat dapat berobat secara gratis melalui BPJS Kesehatan.
Di sektor ekonomi rakyat, sekitar 3,7 juta pedagang kecil, warung, dan pengusaha rintisan mendapatkan pembiayaan, sementara lebih dari 12 juta pelaku ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM mendapatkan akses peningkatan kapasitas untuk naik kelas.