JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp1,71 triliun hingga akhir September 2025.
Pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan industri aset digital nasional yang sehat dan berkelanjutan.
CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menyampaikan apresiasinya terhadap capaian tersebut. "Penerimaan pajak kripto yang hampir menembus Rp2 triliun ini menunjukkan arah positif pasar.
Baca Juga: Tak Tambah Anggaran, Menkeu Optimalkan SDM Lokal untuk Sempurnakan Coretax Dengan tren transaksi dan minat investor yang terus meningkat, kami optimistis target akhir tahun dapat melampaui Rp2 triliun," ujarnya.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi aset kripto nasional sepanjang Januari–September 2025 mencapai Rp360,3 triliun, meningkat signifikan dari Rp276,45 triliun pada periode Januari–Juli 2025.
Hal ini menandakan kepercayaan konsumen dan stabilitas pasar kripto tetap terjaga meski kondisi global dinamis.
Meski demikian, Calvin menilai ketidakpastian ekonomi global menjadi tantangan bagi pertumbuhan pasar kripto pada kuartal IV. "Pasar memang sedang mengalami koreksi, namun ini koreksi sehat, bukan tanda bearish. Justru ini memberi ruang bagi pertumbuhan lebih kuat di tahun depan," jelasnya.
Calvin juga menyoroti pentingnya regulasi adaptif dalam mendukung ekosistem kripto. Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta amandemen POJK 27/2024 diyakini dapat menjadi dorongan baru bagi percepatan pertumbuhan aset digital di Indonesia.
"Regulasi yang efisien akan membuka ruang bagi pelaku usaha menghadirkan produk dan layanan inovatif, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di kawasan. Investor tidak perlu mencari alternatif di luar negeri, ini soal membangun kedaulatan ekonomi digital Indonesia," tegas Calvin.*
(vo/M/006)