JAKARTA – Pemerintah Indonesia resmi mencatat sejarah baru di pasar keuangan internasional dengan menerbitkan obligasi berdenominasi yuan (Chinese Renminbi/CNH) atau Dim Sum Bonds untuk pertama kalinya.
Nilai penerbitan surat utang negara (SUN) tersebut mencapai 6 miliar yuan, setara dengan Rp13,2 triliun, dengan kurs sekitar Rp2.200 per yuan.
Langkah ini menjadi debut Indonesia di pasar obligasi yuan global sekaligus penerbitan global bonds berformat SEC-registered yang ke-18 oleh pemerintah.
Baca Juga: Rupiah Bangkit! Mata Uang Garuda Menguat di Tengah Sinyal Dovish The Fed "Penerbitan ini merupakan tonggak penting dalam upaya diversifikasi pembiayaan APBN sekaligus memperluas basis investor global," demikian keterangan resmi yang dikutip dari Antara, Sabtu (25/10/2025).
Pemerintah sebelumnya membuka masa penawaran Dim Sum Bonds pada Kamis, 23 Oktober 2025. Hasilnya, penerbitan tersebut menarik minat luar biasa dari investor onshore (domestik) China, dengan total pemesanan (final orderbook) mencapai 18 miliar yuan atau sekitar Rp39,6 triliun.
"Minat investor yang besar mencerminkan kepercayaan asing terhadap stabilitas ekonomi, prospek pertumbuhan, dan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia," lanjut pernyataan tersebut.
Tingginya permintaan itu memungkinkan pemerintah menetapkan imbal hasil (yield) akhir yang lebih kompetitif dibandingkan penawaran awal. Yield untuk tenor 5 tahun ditetapkan di level 2,5%, turun 45 basis poin, sementara tenor 10 tahun berada di 2,9%, turun 40 basis poin.
Dim Sum Bonds Indonesia mendapat peringkat kredit internasional dari tiga lembaga utama, yakni Baa2 (Moody's), BBB (Standard & Poor's), dan BBB (Fitch Ratings). Surat utang tersebut akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).
Adapun Bank of China, HSBC, dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Lead Managers dalam transaksi global ini.
Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat posisi di pasar keuangan Asia serta membuka akses yang lebih luas terhadap basis investor Tiongkok, sejalan dengan strategi pemerintah memperluas sumber pembiayaan berbiaya efisien dan berjangka panjang.*
(lp/M/006)