MEDAN– Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan strategi inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menghadapi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan.
Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai salah satu langkah strategis.
Menurut Bobby, total anggaran Pemprov Sumut akan berkurang sekitar Rp9 triliun akibat penyesuaian TKD, sementara target pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di kisaran 6,8%–7,2%.
Baca Juga: KPP Dorong Akses Perumahan dan Pertumbuhan UMKM di Indonesia "Otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi. Harus ada yang menutup celah ini, salah satunya melalui KUR dan KPP. Pemda akan terus memantau pemanfaatan KUR agar target tercapai dan dapat dimaksimalkan," ujar Bobby usai menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KPP secara virtual di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.
Bobby menyebutkan, realisasi KUR di Sumut saat ini menempati posisi kelima nasional dengan total penyaluran Rp11 triliun, tepat di bawah Sulawesi Selatan.
"Kita belum maksimalkan potensi ini. Bahkan masih ada daerah yang belum melakukan pendataan UMKM-nya. Mohon kerja sama seluruh pihak agar perekonomian masyarakat semakin membaik," tegasnya.
Acara akad massal ini diikuti sekitar 1.000 debitur yang melakukan penandatanganan pemanfaatan KUR dan KPP. Bobby berharap jumlah debitur terus meningkat dari tahun ke tahun. "Semua sudah ada targetnya, termasuk untuk bank-bank di daerah. Saya berharap debitur kita terus bertambah sehingga target KUR dan KPP bisa tercapai. Ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita," tambahnya.
Selain itu, pemanfaatan KUR semakin diperluas agar lebih mudah diakses masyarakat, termasuk untuk usaha kecil, mikro, super mikro, dan Tenaga Migran Indonesia (TMI). Sementara KPP ditujukan bagi kontraktor, pengembang, dan penyedia bahan bangunan.
Bobby menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan KUR secara legal dan produktif.
"Daripada anak-anak muda terjerat pinjol atau menjadi TMI ilegal, lebih baik diarahkan ke KUR. Kontraktor lokal pun dapat memanfaatkan KPP untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi pasokan dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan.
"Saya meminta gubernur, bupati, dan wali kota mendorong kontraktor daerah agar aktif membangun rumah masyarakat. Debitur KUR dan KPP adalah pahlawan ekonomi Indonesia," ujar Airlangga secara virtual dari Surabaya.