JAKARTA — Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 dan HUT TNI ke-80, Jaya Center Foundation akan menggelar acara "Gebyar Baksos Milenial Jakarta 2025" pada akhir Oktober ini di GOR Jakarta Timur, Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur.
Kegiatan ini tidak hanya akan diisi dengan aksi sosial dan pelayanan kemasyarakatan, tetapi juga menjadi ruang refleksi publik terhadap tantangan tata kelola pemerintahan Jakarta pasca pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tema yang diangkat: "Urgensi Reformasi Birokrasi Berbasis SDM dan Program Berdampak Langsung pada Masyarakat Pasca Pemangkasan APBD Pemprov Jakarta."
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Selasa 21 Oktober 2025: Seluruh Wilayah Hujan Ringan Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, SH, menegaskan bahwa kondisi fiskal Jakarta yang sedang mengalami penyesuaian justru menjadi momentum penting untuk mempercepat reformasi birokrasi.
"Pemangkasan APBD bukan alasan untuk menurunkan kinerja. Justru ini saatnya pemerintah membuktikan efisiensi dan ketepatan sasaran anggaran publik," tegas Budi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/10).
Menurutnya, birokrasi Jakarta ke depan harus lebih ramping, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata.
Reformasi birokrasi berbasis sumber daya manusia (SDM) dianggap menjadi kunci utama agar program-program prioritas seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pengembangan transportasi publik tetap berjalan meskipun fiskal daerah sedang ketat.
Dalam paparannya, Budi juga menyoroti pentingnya posisi Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai motor utama penggerak reformasi birokrasi di Ibu Kota.
"Sekda bukan sekadar pejabat administratif. Ia harus menjadi penggerak utama birokrasi dan jembatan koordinasi yang kuat antara kepala daerah dan seluruh OPD," ujar Budi.
Ia menekankan pentingnya proses seleksi Sekda yang transparan, berbasis merit, dan terbuka bagi ASN internal
Proses ini penting untuk menjaga kesinambungan program serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.
Reformasi birokrasi juga menuntut perbaikan dalam sistem anggaran. Menurut Jaya Center Foundation, setelah pemangkasan APBD, Pemprov Jakarta harus lebih selektif dalam menentukan prioritas program.