JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan pemblokiran anggaran yang dilakukan pada awal tahun menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat penyerapan anggaran di sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai mengunjungi Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Ia menjelaskan, kebijakan pemblokiran anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebelumnya, yang saat itu masih dipimpin Sri Mulyani Indrawati, sebagai langkah efisiensi fiskal.
Baca Juga: Purbaya Siap Tumpas Rokok Ilegal hingga ke Akar: Cukong dan Bekingnya Akan Kami Buru! "Iya, ada beberapa hal perlambatan karena perubahan blokir, unblock, segala macam waktu di awal-awal tahun, ya. Sehingga, ketika mulai lagi perlu waktu," ujar Purbaya kepada wartawan.
Menurut Purbaya, sebagian besar anggaran yang sempat diblokir kini sudah dibuka kembali.
Namun, ia menilai kementerian/lembaga (K/L) membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan menjalankan kembali program-program kerja mereka.
"Setelah kami buka, mereka pasti butuh waktu untuk mulai menyerap kembali. Tapi kami ikuti permintaan anggaran mereka. Kalau mereka minta, artinya mereka yakin bisa menyerap. Kalau tidak mampu, tentu mereka tidak akan minta," jelas Purbaya.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menegaskan, tidak ada kendala berarti dari sisi Kementerian Keuangan.
Pihaknya bahkan telah menyesuaikan besaran alokasi anggaran berdasarkan kapasitas masing-masing K/L.
Diketahui, Kementerian PU masuk dalam tiga besar kementerian dengan tingkat serapan anggaran terendah hingga kuartal III 2025.
Selain Kementerian PU, dua lembaga lainnya adalah Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kementan diketahui baru membelanjakan Rp9 triliun atau sekitar 32,8 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp27,3 triliun.