DELI SERDANG – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, secara resmi meletakkan batu pertama pembangunan fisik Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Wonosari, Pasar V, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (17/10).
Kegiatan ini menjadi bagian dari pembangunan 80.000 gerai, gudang, dan fasilitas pendukung koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Peletakan batu pertama dilakukan secara serentak di 800 titik lokasi yang dikelola oleh jajaran TNI AD, dan disaksikan secara virtual oleh berbagai daerah di Tanah Air.
Baca Juga: Sinergi TNI-Polri dan Pemerintah Daerah Bangun 800 Koperasi Merah Putih di Jakarta Utara, Dorong Ekonomi Gotong Royong Hadir dalam acara tersebut Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Bupati Deli SerdangLom Lom Suwondo, serta unsur Forkopimda Sumut.
Setelah prosesi peletakan batu pertama, peserta kegiatan mengikuti arahan dari Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono.
Ferry menegaskan bahwa pembangunan fisik ini menandai tahap operasional dari program Koperasi Merah Putih yang menjadi prioritas nasional.
"Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dicanangkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto," ujar Ferry.
Ferry menambahkan, seluruh 80.000 Koperasi Merah Putih secara resmi telah memiliki legalitas sejak Juli 2025, dan pemerintah saat ini tengah menyelesaikan regulasi turunan serta petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut.
"Peletakan batu pertama ini menandai dimulainya pembangunan fisik gerai, gudang, dan fasilitas pendukung yang vital bagi keberlangsungan koperasi di tingkat desa dan kelurahan," jelasnya.
Menteri Ferry juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan koperasi menjadi instrumen utama perjuangan ekonomi rakyat Indonesia, meneruskan cita-cita para pendiri bangsa seperti Bung Hatta dan Margono Djojohadikusumo.
Koperasi Merah Putih dirancang untuk menjadi lembaga yang mampu menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat desa sekaligus menampung hasil produksi lokal.
Pemerintah mendorong agar koperasi ini sejajar dengan BUMN dan swasta sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang kokoh.