MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh kepala daerah di Pulau Sumatera untuk memperkuat konektivitas ekonomi melalui pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
Hal ini disampaikannya saat membuka Konsultasi Regional (Konreg) PDRB ISE 2025 se-Sumatera di Hotel Santika, Medan, Jumat (17/10/2025).
Konreg yang mengusung tema "Integrasi Statistik Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Responsif dan Tepat Sasaran" tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta sejumlah kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, dan OPD dari berbagai provinsi se-Sumatera.
Baca Juga: Gibran Dukung Penuh Gaya Komunikasi Purbaya: Saya Disuruh Ceplas-Ceplos Terus Dalam sambutannya, Gubernur Bobby menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis pada data yang valid dan terstruktur agar pembangunan dapat menyasar kebutuhan masyarakat secara nyata.
"Data yang akurat adalah fondasi pembangunan. Kita tidak bisa lagi menyusun program kerja hanya berdasarkan asumsi atau rutinitas. Dengan kolaborasi yang kuat dan keterpaduan data, konektivitas ekonomi antarwilayah bisa berjalan maksimal," tegas Bobby.
Pada kesempatan tersebut, Bobby Nasution bersama Wakil Kepala BPS RI secara resmi meluncurkan Portal Anjungan Satu Data (PASADA), platform digital yang dirancang untuk memperkuat tata kelola data pembangunan di Sumut.
"PASADA hadir untuk menghindari tumpang tindih data sektoral, sekaligus memenuhi kebutuhan informasi publik secara cepat dan efisien. Ini bagian dari upaya Pemprov Sumut mendukung konektivitas ekonomi berbasis data di seluruh wilayah Sumatera," tambahnya.
Bobby menambahkan bahwa selain integrasi data, konektivitas infrastruktur dan logistik antarprovinsi menjadi kunci dalam meningkatkan kontribusi ekonomi Pulau Sumatera yang saat ini menyumbang 22% terhadap PDB nasional.
"Dengan kekayaan sumber daya seperti kelapa sawit, mineral, dan tambang, Sumatera punya potensi besar. Kuncinya adalah kolaborasi dan konektivitas," ujar Bobby.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan bahwa pembangunan tanpa data ibarat "berlayar tanpa kompas".
Data berkualitas, menurutnya, adalah syarat mutlak agar setiap kebijakan publik berdampak dan efisien.
"Tanpa data, arah pembangunan tidak jelas, biaya bisa membengkak, dan hasilnya tidak maksimal. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus bisa memberikan manfaat riil bagi masyarakat," jelas Sonny.