JAKARTA– Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan proyek Indonesia Financial Centre (IFC) yang direncanakan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bali tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Luhut menegaskan, pembiayaan proyek yang juga mencakup pendirian family office itu sepenuhnya akan bersumber dari investasi swasta. Pernyataan tersebut sekaligus menepis polemik yang sempat muncul usai pernyataannya ditanggapi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menolak penggunaan APBN untuk proyek tersebut.
"Tidak ada salah dengan proyek itu. Family office itu tidak ada urusannya dengan APBN. Ini ramai, tengkar, apa lagi. Tidak ada urusannya," kata Luhut di Jakarta, dikutip Jumat (17/10/2025).
Baca Juga: Luhut Minta Rp50 Triliun per Tahun, Menkeu: Tunggu Proposal Resmi INA! Menurut Luhut, sejumlah investor global telah menyatakan minat mereka untuk menanamkan modal di proyek IFC.
Namun, ia mengakui bahwa rencana tersebut masih menunggu sejumlah keputusan penting dari Presiden, terutama terkait sistem hukum dan pemberian insentif bagi investor.
"Yang biayain dia sendiri. Orang yang taruh duitnya di situ. Presiden masih timbang-timbang. Kalau saya bilang kenapa tidak? Tapi biar dulu kita bikin satu uji coba di satu daerah, nanti kalau bagus bisa kita scale up," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengalokasikan dana APBN untuk proyek IFC yang digagas Luhut. Ia menyebut belum menerima penjelasan resmi maupun rancangan teknis dari pihak DEN terkait konsep dan mekanisme proyek tersebut.
"Saya sudah dengar lama, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya tidak akan dialihkan ke sana. Saya fokus," ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kamis (13/10/2025) malam.
Purbaya menambahkan, hingga kini dirinya belum pernah diajak berdiskusi dalam proses penyusunan konsep IFC. Meski begitu, ia menyatakan dukungan jika nantinya proyek tersebut dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi tinggi.
"Kalau alokasi anggaran tepat, pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak ada yang bocor, saya pasti dukung. Tapi saya belum ngerti konsepnya, saya nggak terlibat. Kalau mau, saya doakan," pungkasnya.
Proyek Indonesia Financial Centre (IFC) disebut-sebut akan menjadi pusat layanan keuangan internasional yang memfasilitasi family office—lembaga pengelola kekayaan pribadi bagi investor beraset besar (ultra high-net-worth individuals). Konsep ini diharapkan mampu menarik investasi asing langsung (FDI) dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan baru di kawasan Asia Tenggara.
Namun, tanpa dukungan kebijakan fiskal dan kepastian hukum, pelaksanaan proyek tersebut dinilai masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.*