JAKARTA– Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) guna menyelesaikan persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Menurut Luhut, proses restrukturisasi utang kepada China Development Bank (CDB) menjadi langkah penting untuk menuntaskan masalah pembiayaan proyek transportasi cepat tersebut.
Ia mengklaim, proses restrukturisasi sempat tertunda akibat pergantian kepemimpinan dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kepada Presiden Prabowo.
Baca Juga: Presiden Prabowo Putuskan Empat Pulau Sengketa Jadi Milik Aceh, Haji Uma: Jangan Sampai Pulau Ini Kosong! "China itu hanya bilang, mereka mau lanjut sampai Surabaya kalau masalah restrukturisasi ini segera diselesaikan," ujar Luhut dalam forum 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Jakarta Selatan, Kamis (16/10).
Luhut menjelaskan, Keppres itu nantinya akan berisi daftar nama yang akan tergabung dalam tim negosiasi dengan pihak CDB. Ia mengaku sudah meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, untuk menyiapkan nama-nama anggota tim tersebut.
"Saya bilang ke Pak Rosan, segera saja bikin tim itu. Orangnya ini, ini, ini. Bikin Keppres-nya. Dia bilang, 'Saya bicara presiden,'" ungkap Luhut.
Luhut menegaskan bahwa tidak ada permintaan agar APBN digunakan untuk melunasi utang proyek Whoosh. Ia menyebut perdebatan publik yang menyebut pemerintah menalangi utang proyek tersebut tidak berdasar.
"Kita ribut soal Whoosh. Masalahnya hanya restrukturisasi utang. Siapa yang minta APBN? Tidak ada yang pernah minta APBN membayar utang Whoosh," tegasnya.
Luhut juga menjelaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sejak awal dikerjakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada masa pemerintahannya sebagai Menko Marves di era Presiden Jokowi.
"Saya yang dari awal mengerjakan itu. Waktu saya terima, proyeknya sudah bermasalah. Kita audit lewat BPKP, lalu berunding dengan China. Mereka sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang," ujarnya.
Sementara itu, Danantara – perusahaan pengelola investasi negara – sebelumnya mengajukan dua opsi untuk melunasi utang Whoosh. Opsi pertama adalah penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan opsi kedua melalui penyerahan aset infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Danantara dapat menggunakan dividen BUMN untuk melunasi utang proyek tersebut.