JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perubahan penting dalam kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kini, ekspatriat atau warga negara asing (WNA) diizinkan untuk memimpin BUMN, setelah aturan yang sebelumnya mengharuskan pemimpin BUMN adalah warga negara Indonesia (WNI) secara resmi diubah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, dalam ajang Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu malam (15/10/2025).
Baca Juga: Pemkab Karo dan Dunia Usaha Bangun “Super Team” untuk Dorong Pertanian Modern Berdaya Saing Global "Saya telah mengubah peraturannya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia dapat memimpin BUMN kami. Jadi saya sangat bersemangat," ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan, perubahan regulasi ini dilakukan demi membawa BUMN Indonesia ke level global.
Ia telah menginstruksikan manajemen Danantara Indonesia, holding baru yang membawahi sejumlah BUMN strategis, untuk menjalankan perusahaan dengan standar bisnis internasional.
"Saya telah memerintahkan manajemen Danantara untuk mengelola perusahaan-perusahaan tersebut sesuai standar bisnis internasional. Anda dapat mencari talenta terbaik, otak terbaik," ujarnya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi besar untuk mendorong efisiensi, daya saing global, serta membuka peluang lebih luas dalam perekrutan pemimpin profesional di BUMN, tanpa batasan kewarganegaraan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti persoalan kesenjangan pemahaman antara pengambil kebijakan politik dan pelaku ekonomi di Indonesia.
Ia menilai, banyak pemimpin politik yang enggan memahami realitas dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks.
"Banyak pemimpin politik takut terhadap angka-angka. Mereka tidak ingin melakukan pekerjaan rumah terkait ekonomi," katanya.
Prabowo mengutip prinsip lama dari dunia politik Amerika Serikat: "It's the economy, stupid", yang menekankan pentingnya ekonomi sebagai inti dari kebijakan publik dan kepemimpinan negara.