JAKARTA — Kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini kesulitan mendapatkan rumah subsidi karena terkendala catatan kredit kecil.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi menyepakati langkah strategis memutihkan utang-utang kecil di bawah Rp1 juta dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan kedua menteri di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (14/10/2025), yang membahas percepatan akses pembiayaan dan ketersediaan perumahan rakyat.
Baca Juga: Purbaya Batalkan Pembentukan BPN, Pajak dan Bea Cukai Tetap di Bawah Kemenkeu Menkeu Purbaya menilai persoalan utama dalam pembiayaan perumahan bagi MBR ada pada sisi permintaan, di mana banyak calon debitur yang layak namun terhambat akibat pinjaman kecil, seperti cicilan pulsa atau barang elektronik.
"Saya sudah minta BP Tapera mendata calon debitur KPR yang terhambat karena punya utang maksimal Rp1 juta. Rencananya akan diputihkan," kata Purbaya.
Berdasarkan laporan BP Tapera, terdapat lebih dari 100.000 orang yang masuk dalam kategori ini.
Dalam beberapa kasus, pengembang bahkan bersedia menanggung beban utang kecil tersebut demi mempercepat proses kepemilikan rumah bagi MBR.
Langkah selanjutnya, koordinasi teknis dengan OJK akan segera dilakukan. Ara menyebut pertemuan dengan OJK dijadwalkan Senin (20/10/2025), dan Purbaya akan bertemu langsung dengan jajaran OJK pada Kamis (23/10/2025).
Dalam pertemuan yang sama, pemerintah juga mengukuhkan dukungan fiskal besar-besaran untuk program perumahan rakyat:- Bunga KPR subsidi tetap 5 persen- Kuota renovasi rumah naik drastis: dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit (BSPS)- Kuota KPR subsidi FLPP tahun depan tetap tinggi: 350.000 unit- Pemanfaatan aset negara untuk pembangunan hunian baru di tiga lokasi strategis
"Kami ingin memanfaatkan aset negara untuk membangun perumahan. Pak Menkeu langsung siapkan tiga lokasi. Saya juga akan berkirim surat malam ini ke Kejaksaan terkait lahan sitaan," ujar Ara.
Cakupan kolaborasi antara Kemenkeu dan Kementerian PKP dinilai sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan perumahan secara menyeluruh.
Mulai dari menghapus hambatan administratif, membuka akses pembiayaan, menyediakan lahan, hingga meningkatkan kualitas hunian masyarakat.