JAKARTA— Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan tetap melanjutkan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah bank BUMN, meski mendapat protes dari beberapa pihak yang mempertanyakan kewenangannya.
Menurut Purbaya, sidak yang dilakukan merupakan bagian dari tugas pengawasan terhadap penyaluran dana pemerintah melalui lembaga pengelola investasi Danantara.
"Ada yang protes katanya (sidak) bukan hak saya. Tapi saya kan pengawas Danantara," ujar Purbaya di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Selasa (14/10).
Baca Juga: Menkeu Purbaya Tantang Pegawai Pajak: Naikkan Tax Ratio ke 12 Persen, Bonus Siap Cair! Purbaya menegaskan, dirinya tidak melakukan sidak seorang diri. Dalam setiap kunjungan, ia selalu didampingi pejabat Danantara sebagai bagian dari mekanisme pengawasan.
Rencananya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN akan menjadi tujuan sidak berikutnya.
Sidak ini ditujukan untuk mengevaluasi penyerapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun yang dititipkan di bank tersebut.
"Ke bank-nya saya gak sendiri, tapi dengan Danantara. Jadi, Danantara yang bawa saya ke sana (BTN)," ujarnya.
Purbaya menyoroti lambatnya serapan dana penempatan pemerintah di BTN yang baru mencapai Rp10,5 triliun atau sekitar 42 persen dari total. Ia menegaskan, pemerintah tak segan memindahkan sisa dana sebesar Rp15 triliun jika BTN tidak dapat mempercepat realisasinya.
"Dirut BTN bilang akan percepat yang (sisa) Rp15 triliun itu. Kalau dia enggak bisa serap, kami akan pindahkan dalam waktu dekat," tegasnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyebut proses penyerapan masih berjalan secara bertahap sesuai jadwal penyaluran kredit.
Ia menjelaskan bahwa portofolio BTN didominasi pembiayaan sektor perumahan, khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga membutuhkan waktu untuk menyalurkan dana secara optimal.
Nixon optimistis seluruh dana penempatan pemerintah dapat terserap 100 persen pada November 2025.