MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah melalui kolaborasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan.
Langkah strategis ini meliputi perluasan akses pembiayaan, penyederhanaan perizinan, serta penataan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dalam Sosialisasi Kredit Program Perumahan yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (10/10).
Baca Juga: Dari Laut untuk Negeri: APINDO Bangun Ekosistem Rumput Laut Ramah Lingkungan "Kami percaya, dengan kerja sama yang sinergis antar-stakeholder, Sumatera Utara dapat menjadi salah satu provinsi terdepan dalam pelaksanaan program perumahan rakyat di Indonesia. Rumah layak untuk semua, ekonomi tumbuh, dan masyarakat hidup sejahtera, itulah tujuan yang ingin kita capai bersama," ujar Bobby.
Gubernur Bobby meminta pemerintah kabupaten/kota segera memetakan calon penerima yang benar-benar layak, mempercepat proses verifikasi, serta membantu sosialisasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Ia juga mendorong perbankan untuk mempermudah proses administrasi kredit tanpa mengabaikan prosedur yang berlaku, serta meminta pengembang menyiapkan stok rumah sesuai spesifikasi program dengan menjaga kualitas bangunan dan infrastruktur pendukung.
Menurut Bobby, sektor perumahan memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah.
"Setiap rumah yang dibangun menggerakkan banyak sektor, mulai dari industri bahan bangunan, jasa konstruksi, hingga penyerapan tenaga kerja. Program ini juga menjadi jalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sendiri," jelasnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi langkah cepat Gubernur Sumut dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar menjelaskan salah satu skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan penekanan bahwa penerima manfaat harus tepat sasaran.
"Program KUR bukan untuk orang kaya," tegas Maruarar.
Ia juga mendorong perbankan agar aktif memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat serta meminta pemerintah daerah mempercepat proses perizinan.