JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi dalam sektor pertambangan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan arahan tegas untuk membuka akses perizinan tambang bagi UMKM dan koperasi.
"Bapak Presiden sudah memberikan arahan tegas, supaya koperasi dan UMKM yang bergerak di pertambangan juga bisa mendapatkan izin usaha pertambangan," kata Bahlil dalam acara Investor Daily Summit, Jumat (10/10/2025).
Baca Juga: Arief Prasetyo Dicopot, Amran Sulaiman Rangkap Jabatan Menteri Pertanian dan Kepala Bapanas Menurut Bahlil, selama ini sektor pertambangan didominasi oleh perusahaan besar.
Sementara itu, pelaku usaha kecil kerap hanya berperan di rantai pasok dan belum diberikan ruang untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam.
"Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah untuk membuka ruang lebih luas bagi UMKM dan koperasi agar bisa ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam," ujarnya.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mendorong pemerataan ekonomi, khususnya di daerah penghasil tambang.
Dengan mengikutsertakan UMKM dan koperasi sebagai pemegang izin resmi, diharapkan manfaat ekonomi dari sektor pertambangan tidak hanya terserap oleh korporasi besar, tetapi juga dinikmati oleh masyarakat lokal.
"Kita ingin agar pengelolaan sumber daya tambang ini tidak hanya terkonsentrasi di tangan segelintir pemain besar, tapi juga bisa dinikmati oleh rakyat melalui UMKM dan koperasi," tegas Bahlil.
Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat kedaulatan energi dan sumber daya mineral nasional.
Pemberdayaan ekonomi lokal melalui sektor strategis seperti tambang dinilai mampu memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan.
Bahlil menyebut, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan regulasi dan mekanisme pendukung agar implementasi pemberian izin tambang kepada UMKM dan koperasi berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.