JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemerintah mengirimkan tim khusus ke India untuk memverifikasi informasi terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 220 megawatt yang diklaim hanya memerlukan biaya produksi sebesar 3 sen dolar AS per kilowatt jam (kWh).
Langkah ini dilakukan sebagai respons cepat atas kabar efisiensi biaya tersebut, yang dinilai berpotensi menjadi terobosan besar dalam percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia, khususnya tenaga surya.
"Saya baca salah satu media, di India ada pembangunan PLTS 220 megawatt dengan biaya hanya 3 sen. Kalau itu benar, saya lagi mengirim tim untuk mengecek ke sana," ujar Bahlil dalam sambutannya di Indonesia International Sustainability Forum (ISF) yang digelar di JCC, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Baca Juga: BPKN Dorong Uji Teknis dan Perlindungan Konsumen Sebelum BBM Beretanol Berlaku Penuh Pemerintah, menurut Bahlil, kini tengah merancang skema besar untuk membangun solar panel berkapasitas 1 megawatt di setiap desa.
Dengan jumlah desa mencapai sekitar 80.000, proyek ini disebut akan menghasilkan total kapasitas energi mencapai 80 gigawatt (GW).
"Sekarang kita sedang menghitung betul. Kalau satu megawatt solar panel di setiap desa, maka totalnya 80 ribu megawatt atau 80 gigawatt. Ini menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian energi berbasis EBT di tingkat desa," ungkapnya.
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara mandiri energi melalui penguatan sektor EBT.
Hingga saat ini, menurut Bahlil, biaya pembangunan PLTS di Indonesia masih berkisar antara 6 hingga 8 sen per kWh.
Namun, jika teknologi dari India terbukti bisa diadaptasi, maka efisiensi besar bisa dicapai.
"Kalau teknologi 3 sen dari India itu bisa kita adaptasi, tentu akan lebih efisien dan mempercepat pemerataan energi bersih," katanya.
Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan investor domestik maupun luar negeri untuk mendukung pendanaan dan implementasi proyek-proyek PLTS skala desa tersebut.
Bahlil menegaskan bahwa pengembangan energi surya menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional, sekaligus mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.